Kunci Halalnya Suatu Akad Murabahah

90% akad keuangan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah di dunia adalah murabahah dengan sistem cicilan (murabaha mu’ajjal). Ini mengapa banyak orang, terutama pegawai bank, yang mengira bahwa definisi murabahah adalah jual-beli kredit. Walau jual-beli kredit dibolehkan (semua mazhab setuju akan hal ini) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak terjerumus dalam praktik riba dalam bertransaksi murabahah cicilan dengan bank, lembaga keuangan lainnya, atau pihak lain.

Kita akan membahas akad murabahah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah pada umumnya. Berikut ini merupakan ilustrasi skema akad murabahah yang digunakan:

http://res.cloudinary.com/instilla/image/upload/s--0i2JRLXC--/v1483755404/artikel/skema_murabahah.png

Bagi kamu yang kurang familiar dengan skema akad murabahah, pada dasarnya ini melibatkan 2 transaksi (yang seharusnya) terpisah, dimana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari penjual pertama, kemudian menjualnya kepada nasabah. Perlu kita tegaskan bahwa akad murabahah dibolehkan oleh semua mazhab fiqih, namun dalam praktiknya bank-bank syariah banyak melakukan/menerapkan hal-hal yang membuat suatu akad murabahah menjadi tidak sah dan haram. Kalau kamu mempunyai rencana untuk terlibat dalam akad murabahah dengan bank syariah, sebaiknya kamu perhatikan poin-poin berikut ini yang akan kita bahas.

Harus ada barang yang diperjual-belikan

Sekilas kamu mungkin bingung, bagaimana bisa suatu akad jual-beli macam murabahah tidak melibatkan barang yang diperjual-belikan (objek transaksi)? Pada kenyataannya, inilah yang terjadi. Beberapa bank syariah sama sekali tidak memiliki pegawai yang memahami ilmu muamalah tetapi untuk mendapatkan pelanggan yang mencari produk berbasis syariah, mereka dengan beraninya (atau bodohnya) menawarkan hal tersebut, terutama produk murabahah. Bank-bank yang sebatas berlabel syariah ini cukup banyak dan sangat mudah diketahui dari akad murabahah yang mereka susun. Karena pengetahuan mereka yang minim mengenai murabahah (atau ketidakpedulian mereka mengenai syar’i atau tidaknya produk yang mereka tawarkan), mereka menawarkan akad murabahah yang tidak lain adalah akad pinjaman.

Bank A masuk ke dalam perjanjian murabahah dengan Fulan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak 1, dengan memberikan 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah yang wajib dibayarkan kembali oleh Pihak 1 dalam 2 tahun ke depan ditambah 5.000.000 (5 juta) rupiah sebagai keuntungan bagi Bank A.

Di dalam akad pinjaman tidak ada barang yang diperjual-belikan, melainkan perpindahan uang (harta) dari satu pihak ke pihak lainnya yang wajib dikembalikan oleh si penerima di kemudian hari. Maka akad murabahah yang berbunyi seperti contoh di atas tidak lain adalah akad pinjaman dengan bunga yang berkedok akad murabah. Akad pinjaman berbunga merupakan sebuah praktik riba sehingga wajib kamu hindari.

Lalu bagaimana bunyi akad murabahah yang betul? Kontrak murabahah wajib menyebutkan barang yang diperjual-belikan, berapa harga perolehan barang tersebut (berapa yang dikeluarkan oleh bank untuk membeli barang tersebut dari penjual pertama), satu harga jual yang disepakati (harus 1), jika dilakukan secara cicilan maka perlu menyebutkan jangka waktu cicilannya. Contoh sederhananya adalah:

Bank A masuk ke dalam perjanjian murabahah dengan Fulan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak 1, dengan menjual 1 sepeda motor dengan merek X, yang dibeli oleh Bank seharga 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah secara tunai, dengan harga 15.000.000 (lima belas juta) rupiah yang akan diangsur oleh Pihak 1 selama 2 tahun.

Tidak untuk semua objek transaksi

Tidak semua barang dapat dijadikan objek transaksi murabahah kredit. Mata uang dan komoditi moneter seperti emas dan perak harus mematuhi peraturan ba’i al-sarf, yang salah satunya menyebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan secara tunai. Jadi apabila ada bank atau pihak lain yang menawarkan transaksi murabahah emas secara cicilan, janganlah dilirik tawarannya tersebut. Begitu pula dengan piutang dan surat berharga yang berbasis piutang tidak dapat di-murabahah-kan karena laba yang akan didapat dari transaksi tersebut merupakan riba.

Barang-barang yang dilarang:

Bahan makanan pokok seperti kurma, gandum (sesuai hadith shahih) beras, dan jagung (diqiyaskan oleh para ulama fiqih)

Mata uang seperti emas, perak (sesuai hadith shahih), dan komoditi-komoditi yang diperlakukan sebagai mata uang sekarang ini seperti dollar, yen, logam mulia seperti palladium (diqiyaskan oleh para ulama fiqih)

Penjual harus memiliki barang yang akan dijual

Pada dasarnya bank enggan untuk terlibat dalam transaksi jual-beli sehingga banyak jalan pintas yang mereka ambil dan mengakibatkan akad murabahah menjadi haram, salah satunya digambarkan di bawah ini:

Praktik Akad Murabahah Yang Salah Oleh Bank Syariah

Dalam skema di atas, bank sama sekali belum memiliki barang yang ingin kamu beli sebagai nasabah ketika kamu menandatangai kontrak murabahah yang bank berikan di tahap nomor 4. Ini akan menyebabkan akadnya batal dalam mata Islam karena melanggar salah 1 syarat sahnya ba’i (jual-beli), yaitu “tidak boleh menjual barang yang kamu tidak/belum miliki”, sesuai dengan hadith shahih Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ ‏ ”‏ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏”‏

Hakim bertanya: “Rasulullah SAW, seseorang mendatangiku dan menginginkanku untuk menjualnya sesuatu yang tidak sedang aku miliki. Apakah sebaiknya aku beli terlebih dahulu dari pasar?” Beliau menjawab: “Janganlah kau menjual sesuatu yang tidak kau miliki”. (HR Hakim ibn Hizam, Sahih)

[Sunan Abi Dawud 3503 Book 23, Hadith 3496 (English Trans.)](https://sunnah.com/abudawud/24/88)

Jangan mau menandatangani kontrak murabahah dengan bank sebelum bank memiliki/membeli barangnya terlebih dahulu. Wajib hukumnya untuk bank melakukan serah terima (qabdh) objek akad setelah dibeli dari penjual pertama, baik itu dengan si penjual pertama secara langsung atau dengan wakil.

Selain itu, janji kamu sebagai nasabah/pembeli kedua untuk membeli barang dari bank setelah dimiliki tidak boleh dibuat mengikat, artinya pembeli kedua seharusnya diperbolehkan untuk batal membeli dari bank.

###

Perhatikan kontrak wakalah

Kalau kamu perhatikan di gambar di atas, bank menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan pembelian rumah dari penjual pertama kepada kamu, nasabah sekaligus pembeli kedua. Ini karena bank biasanya malas untuk melakukan murabahah secara betul sehingga mereka meminta kamu menandatangi kontrak wakalah. Konseksuensi krusial pertama dari skema ini adalah si wakil tidak dapat dijadikan penanggung jawab apabila objek transaksi rusak/cacat/hilang dalam pengawalannya atau jika uang yang diberikan/diamanahkan hilang, kecuali jika memang si wakil lalai menjaganya.

Apabila di dalam kontrak wakalah disebutkan sebaliknya, yaitu kalau uang atau barang yang dibeli dari penjual pertama rusak/hilang si wakil harus menggantinya, jangan mau menandatanganinya karena kontrak tersebut tidak sah menurut Islam. Semua biaya dan risiko yang berhubungan dengan objek akad sebelum dijual kepada pembeli merupakan tanggungan dari bank sebagai pembeli pertama, terlepas dari apakah mereka mewakilkannya ke pihak lain atau tidak.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah serah terima. Dari diagaram praktik akad murabahah yang salah, kita mengetahui bahwa bank sama sekali TIDAK pernah melakukan serah terima objek akad, dalam contoh di atas yaitu rumah, dari penjual pertama sebelum menjualnya. Serah terima adalah elemen kunci dalam jual-beli karena menyangkut 2 syarat sahnya jual-beli, yaitu: 1) barang yang tidak bisa diserahterimakan tidak boleh diperjual-belikan, 2) barang yang belum diserahterimakan belum bisa dianggap dimiliki oleh si pembeli. Jadi dalam kasus di atas, bank tidak pernah memiliki rumah tersebut secara sah di mata Islam, sebelum bank menjualnya kepada nasabah. Ini juga membuat akad murabahah yang ditekan tidak sah sehingga haram.

Klausul tentang akibat atau wanprestasi

Nah, ini sangat penting. Klausul wanprestasi serta akibatnya adalah sesuatu yang wajib kamu perhatikan agar kamu terhindar tidak hanya dari praktik riba, namun tindakan dzalim yang menjadi buntutnya. Wanprestasi adalah situasi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya. Klausul wanprestasi biasa diikuti dengan apa yang akan terjadi akibat dari kegagalan pemenuhan kewajiban (seperti pembayaran cicilan atau pelunasan yang tidak tepat waktu) oleh salah satu pihak.

Walau konsekuensi wanprestasi tidak dilarang oleh syariat, ada beberapa bentuk konsekuensi wanprestasi yang dilarang seperti:

  1. Penyitaan. pihak yang memberi hutang mengambil harta yang dijaminkan dan otomatis menjadi miliknya, tidak peduli seberapa besar/kecil hutang
  2. Denda keterlambatan (late charge). Pihak yang berhutang membayar sejumlah uang agar si pemberi hutang menangguhkan/memundurkan tenggat waktu.
  3. Penalty fee. Ini adalah denda untuk beragam pelanggaran tergantung dari apa yang disebutkan di dalam kontrak, biasanya ini berlaku untuk pelunasan yang lebih cepat. Yap, bank tidak suka kalau kamu melunasi hutangmu lebih cepat dari yang dijanjikan, tentunya ada alasan finansial di balik ini tapi tidak akan saya bahas di sini.

Semua bentuk akibat wanprestasi di atas adalah riba dan hukumnya haram. Penting untuk diingat dalam riba, korbannya pun mendapatkan dosa sama besar seperti pihak yang diuntungan dan juga saksi serta notaris yang mengesahkan kontrak perjanjiannya.

Galih Muhammad

Galih Muhammad

Software developer di HarukaEdu yang mempelajari ilmu muamalah setelah menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Komentar:




Sampaikan saran, kritik, atau pertanyaan